MAKALAH GEOPOLITIK INDONESIA

GEOPOLITIK INDONESIA ATAU WAWASAN NUSANTARA

Tugas Kelompok

Pendidikan Kewarganegaraan

KELOMPOK      :                  VI (ENAM)

NAMA                                    NIM

1.     SALAMPAK                AFD 116 025

2.     SITI LESTARI             AFD 116 028

3.     SUANDANA                 AFD 116 034

4.     SUMIATI                      AFD 116 060

5.     TAUFIK HERPANDI  AFD 116 027

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini di buat untuk membantu mahasiswa memahami materi Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan khususnya tentang  Geopolitik Indonesia atau wawasan nusantara.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat di perlukan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila dalam makalah ini masih banyak kesalahan.Semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, serta menjadi pintu gerbang ilmu pengetahuan khususnya Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan.

Palangka Raaya,  11 oktober 2016

Penulis

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………ii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………..1

1.Latar Belakang………………………………………………………………….2

2.Rumusan Masalah………………………………………………………………..2

BAB II PEMBAHASAN GEOPOLITIK INDONESIA ATAU WAWASAN

                 NUSANTARA…………………………………………………………………...3

A.    Pengertian Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara……………………………

B.     Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara……………………………..

C.     Ajaran Wawasan Nasional Indonesia………………………………………………….

D.    Kedudukan Wawasan Nasinal…………………………………………………………

E.     Funsi wawasan Nusantara……………………………………………………………..

F.      Tujuan Wawasan Nasional………………………………………………………….....

G.    Unsur-unsur Wawasan Nusantara……………………………………………………..

H.    Arah pandan Wawasan Nusantara……………………………………………………..

I.       Sasaran Implementasi Wawasan Nusantara……………………………………………

J.       Bentuk Wawasan Nasional……………………………………………………………

BAB III PENUTUP……………………………………………………………………………16

1.KESIMPULAN ……………………………………………………………………..16

2.SARAN………………………………………………………………………………16

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………….17

I

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebelum Membahas Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami Wawasan Nasional suatu bangsa secara universal. Pemerintah dan rakyat memerlukian suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata ‘’wawsan’’ itu sendiri berasal dari  wawas(bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran ‘’an’’ kata ini secara harpiah berarti : cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang.

            Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga factor utama;

1.      Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

2.      Jiwa, tekat,  semangat manusianya atau rakyatnya

3.      Lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya dilingkungan nasional (termasuk local dan provinsional), regional, serta global.

.

1

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, kami merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1.Apa yang dimaksud dengan  Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara ?

2.Bagaimana  Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara?

      3.Apa factor-faktor yang mempengaruhi  Geopolitik Indonesia atau Wawasan Nusantara?

4.Apa kedudukan wawasan nusantara ?

5.Apa fungsi wawasan nusantara ?

      6.Bagaimana arah pandang wawasan nusantara ?

7.Apa saja unsur-unsur dari wawasan nusantara ?

8.Apa saja sasaran implementasi dari wawasan nusantara ?

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Geopolitik Indonesia dan Wawasasan Nusantara

Ø  Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud bijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentigan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu Negara. Geopolitik bertumpu kepada geografi sosial (hukum geografi), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

Ø  wawasan nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Istilah wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pulau, dan “antara” yang berati diapit di antara dua hal. Secara unum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. (Tim Dosen UGM) Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing. Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan

Ø  wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasrkan teori wawasan nasional secara universal.

3

B. Factor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

1.      Wilayah (Geografi)

a.       Asas Kepulauan (Archipelagic Principle)

Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’nberasasal darai kata italia ‘archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ berarti terpenting, terutama, dan pelagos artinyalaut atau wilayah lautan. Jadi, Archipelago dapat diartikan sebagai lautan terpenting. Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan atau pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah.

b.      Kepulauan Indonesia

Bagian wilayah indische archipel yang dikuasai belanda dinamakan nederlandsch oos indishe archipelago. Itulah wilyah jajahan belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara republik Indonesia. Sebagai sebutan untuk kepulauan ini sudah banyak nama dipakai, yaitu ‘’hindia timur’’, “insulinde” oleh multatuli, “nusantara”, “Indonesia” dan “hindia belanda” (nederlandsch-indie) pada masa penjajahan belanda.

Sebutan “Indonesia” merupakan ciptaan ilmuwan J.R. Logan dalam journal of the indian archipelago and east asia (1850). Sir W.E.Maxwell, seorang ahli hukum juga memakainya dalam kegemarannya mempelajari rumpun melayu. Pada tahun 1882 dia menerbitkan buku penuntun untuk bahasa itu dengan kata pembukaan yang memakai istilah ‘Indonesia’  semakin terkenal berkat peran Adolf Bastian, seorang etnolog.

c.       Konsepsi tentang Wilayah Lautan

Dalam perkembangan hukum laut internasional beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

1.Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya .

2. Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara.

3. Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.

4. Mare Clausum (The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat (waktu itu kira-kira sejauh 3 mil).

5. Archipelagic State Pinchiples (asas Negara kepulauan) yang menjadikan dasar dalam konvensi PBB tentang hukum laut.

      d.  Karakteristik Wilayah Nusantara

               Nusantara berarti keoulauan Indonesia yang terletak diantara benua asia dan benua Australia dan diantara samudra pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut:

·         Utara     : 6’ 08’ LU

·         Selatan  : 11’ 45’ LS

·         Barat     : 94’ 45’ BT

·         Timur    : 141’ 05’ BT

Jarak utara-selatan sekitar 1.888 kilometer, sedangkan jarak barat timur sekitar 5.110 kilometer . bila diproyeksikan pada peta benua eropa, maka jarak barat timur tersebut sama dengan jarak antara London (inggris) dan Ankara (turki)bila diproyeksikan pada peta amerika serikat, maka jarak tersebut sama dengan jarak antara pantai barat dan pantai timur amerika serikat.

Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2. Yang terdiri dari daratan yang seluas 2.027.087 km2 dan perairan 127 3.166.163 km2. Luas wilayah daratan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara-negara asia tenggara merupakan yang terluas.

C. Ajaran Wawasan Nasional Indonesia

          Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia

1.      Paham Kekuasaan Bangsa Nasional Indinesia                                                                                                                          

duniaBangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai: “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan.” Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran tentang kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideology digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia denga  segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan.

2.      Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan diindonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstelasi geografi Indonesia. Sedangkan pemahaman tentang Negara Indonesia menganut paham Negara kepulauan , yaitu paham yang dikembangkan dari asas archipelagoyang memang berbeda dengan pemahaman archipelagodi Negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah Negara menjadi suatu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara kepulauan.

D .Kedudukan Wawasan Nusantara

1. Wawasan nusantara sebagai ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat dalam mencapai dan mewujudkan tujuan nasional.
2. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional memliki spesifikasi

• Pancasila sebagaI fasafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan idiil.
• Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
• Wawasan nasional sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
• Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
• GBHN sebagai politik dan strategi nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

E. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. Tujuan Wawasan Nusantara

Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu: :

• Tujuan nasional, dapat dilihat dalam pembukaaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial
• Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Kedudukan (Status) Wawasan Nusantara

Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945.Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah:

1. pancasila sebagai filsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara

2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

3.      Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.

4. Ketahanan nasional sebagai geotrategi bangsa dan negara Indonesia.
5. politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

G.Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

                 Unsur-unsur dasar Wawasan nUsantara ada 3, yaitu :

1. Wadah (Countour)

Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya ialah bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Isi (Content)

“Isi” adalah aspirasi bangsa yang berkembang dimasyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.Isi ini sendiri menyangkut dua hal yang esensial, yakni :

1. Relasasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
2. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
3. Tata Laku (Conduct)

“Tata laku” merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan “isi” yang terdiri dari tata laku bathiniah dan lahiriah. Tata laku bathiniah mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, sedangkan Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia.

H.Arah Pandang Wawasan Nusantara

            Arah Pandang Wawasan Nusantara ada dua yaitu ke Dalam dan  ke Luar.

1. Arah Pandang Ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin factor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

2. Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar dijutukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat-menghormati.  Arah pandang ke luar, mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan internasional harus berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi tercapainya tujuan nasional sesuai yang tertera pada pembukaan UUD 1945.

I.Sasaran Implementasi dari Wawasan Nusantara

Dalam pelaksanaan kehidupan nasional Indonesia, implementasi Wawasan Nusantara tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

1. Kehidupan Bidang Politik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang politik, yaitu :

• Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokrasi dan keadilan, sehinnga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
• Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentu peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
• Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
• Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan.
• Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatic sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.

1. Kehidupan Bidang Ekonomi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang ekonomi, yaitu:

• Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang atau minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sector pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
• Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
• Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil.

1. Kehidupan Bidang Sosial

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bidang sosial, yaitu:

1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
2. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya

Kehidupan Pertahanan dan Keamanan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu :

• Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar
• Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
• Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

J. Bentuk Wawasan Nusantara

 

Gambaran dari isi Deklarasi Djuanda

• Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional

Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan.

• Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan

Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup:

1. Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik.
5. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

• Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara

Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

• Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan

Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga Batasan dan tantangan negara republik indonesia adalah:

• Risalah sidang BPUPKI tanggal 29mei-1juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. DR.soepomomenyatakan Indonesia meliputi batas hindia belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi sumatera, jawa, sunda Kecil, Borneo, sebelas, Maluku - ambon, Semenanjung Melayu, timor, Papua, Ir. soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
• Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional.
• Deklarasi juanda, 13 desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya:

1. Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI
2. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut.
3. Zona ekonomi ekslusif sebagai rezim hukum internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia.Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

Pemikir Geopolitik

• Friederich  (1844 - 1904) dengan teori ruang. Ia menyatakan "bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif,  Pendapat ini dipertegas oleh Rudolf Kjellen (1864 - 1922) dengan teori kekuatan yang mengatakan bahwa "negara adalah kesatuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas.

BAB III

            PENUTUP

1. KESIMPULAN Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan merupakan salah satu ilmu yang sangatpenting untuk kita kuasai, agar tidak mudah terjadi pencurian wilayah atau pelanggaran-pelanggaran hukum wilayah yang sering terjadi, kejahatan-kejahatan seperti ini sudah sering terjadidan dampaknya tidak lah kecil, seperti kasus Ambalan dan beberapa kasus lainnya, saat sudahterjadi sulit untuk kita menyikapinya karena telatnya kinerja dari pemerintah ataupun minimnyapengetahuan SDM kita.

2 .SARAN Secara garis besar masih banyak yang bisa kita pelajari dan pahami dari materi ini, karenajika sudah menyangkut masalah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan tidak hanyaterpaku pada materi itu saja, juga menyangkut tentang geopolitik dan lainnya, sehingga sangatdiharapkan makalah ini dapat membantu SDM kita agar lebih sadar terhadap batas-bataskewilayahan negara mereka sendiri dan dapat menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ataupunkecurangan lagi terhadap masalah ini di kemudian hari.Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan

16

DAFTAR PUSTAKA

1.      Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.(10 Oktober 2016, Pukul 14.15)

2.      Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86 (10 Oktober 2016, Pukul 14.25 WIB)

3.      Sumarsono,s., Hamdan H.Mansyur, Ciptadi, Sobana,( 2005).Pendidikan Kewarganegaraan. PT Gramedia PUstaka Utama Jakarta

4.      Kaelan.H dan ZubaidiAhmad.(2010).Pendidikan Kewarganegaraan,Paradigma.Yogyakarta.

5.      SinamoNomensen. (2012).pendidikan kewarganegaraan.jakarta

6.      JuliardiBudi. (2014).pendidikan kewarganegaraan.jakarata

17